MAHASISWA MASYARAKAT GORONTALO TOLAK GERAKAN 2019 GANTI PRESIDEN
GORONTALO - Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Mahasiswa Masyarakat Pengawal Pancasila (GEMMPPA) menggelar aksi tolak gerakan 2019 ganti presiden di Provinsi Gorontalo (15/08)
Koordinator Aksi, Mais Nurdin menegaskan bahwa Organisasi yang tergabung dalam aliansi ini ialah Gerakan Mahasiswa Masyarakat Pengawal Pancasila (GEMPPA), Pimpinan Cabang Metro Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gorontalo. yang notabennya sebagai organisasi pengawal pancasila dan penjaga keamanan NKRI.
"Organisasi yang tergabung dalam aliansi ini ialah Gerakan Mahasiswa Masyarakat Pengawal Pancasila (GEMPPA), Pimpinan Cabang Metro Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gorontalo. yang notabennya sebagai organisasi pengawal pancasila dan penjaga kamanan NKRI" Jelas Mais (16/08)
Mais juga menegaskan bahwa aksi ini lahir tanpa tendensi politik, dan intervensi dari pihak manapun. Aksi itu merupakan gerakan murni yang sudah muak dengan kontelasi politik akhir-akhir ini.
"Aksi kami pada hari ini tidak ada intervensi dari pihak manapun dan tidak ada tendensi politik sedikitpun. karena aksi ini merupakan hasil dari kekeceqan konstelasi politik saat ini" Tegas Mais
Dalam Orasinya Abdul Muhidin menjelaskan akhir-akhir ini, bangsa Indonesia sedang diperhadapkan dengan berbagai macam polemik yang secara perlahan tapi pasti telah mengiring masyarakat pada jurang perpecahan, jurang kehancuran. Beragam polemik yang muncul akibat adanya pihak – pihak yang menggunakan isu SARA merupakan ancaman serius bagi eksistensi Pancasila sebagai landasan Ideologi negara. Pancasila yang telah terbukti ampuh menjaga keutuhan NKRI selama 74 Tahun terus diuji oleh mereka yang tamak akan kekuasaan, yang menghalalkan segalah cara guna mewujudkan ambisi politik, yakni merebut kekuasaan. Salah satu gerakan yang paling berbahaya adalah “GERAKAN #2019 GANTI PRESIDEN”.
Abdul mengungkapkan bahwa GERAKAN #2019 GANTI PRESIDEN, merupakan lanjutan dari gerakan Aksi Bela Islam 212 yang digerakan oleh kaum garis keras, provokator dan anti Pancasila, seperti FPI, kaum Takfiri dan kaum radikalis. Merekalah yang telah mencoba mempengaruhi dan mengiring para ulama untuk turut serta dalam kegiatan politik. Mereka juga telah mengajarkan dan memprovokasi rakyat untuk membenci, mencaci maki dan melawan pemerintah yang sah. Merekalah yang telah menjadi pioner penggunaan politik identitas dan penggunaan isu SARA untuk tujuan politik. Ini tidak bisa dibiarkan, karena kita adalah bangsa yang memiliki latar belakang etnis, suku, agama maupun ras. Ini adalah ancaman serius bagi bangsa kita, ancaman bagi eksistensi NKRI.
disisi lain ketua Cabang PMII Metro Gorontalo Supli Van Gobel juga mengajak seluruh masyarakat provinsi Gorontalo untuk menyatukan visi, menyatukan pendapat dan secara bersama – sama menolak “GERAKAN #2019 GANTI PRESIDEN”. Ia juga meminta kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada pihak Kepolisian, Bawaslu dan pemerintah daerah untuk menolak dan tidak memberi ruang untuk kegiatan kelompok yang mengatasnamakan “Relawan #2019 ganti Presiden”. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mereka untuk menolak “GERAKAN #2019 GANTI PRESIDEN”, yakni :
1. “Gerakan #2019 ganti Presiden” merupakan gerakan yang mengancam keutuhan NKRI, mengancam eksistensi Pancasila sebagai Ideology negara dan berpotensi memecah belah bangsa karena menggunakan isu keagamaan (isu SARA) untuk kepentingan politik. Dibalik “Gerakan #2019 ganti Presiden” bercokol kaum intoleran yang tidak hanya berambisi merebut kekuasaan, tetapi juga ingin merubah sistem, termasuk mengganti Pancasila sebagai Ideologi negara;
2. “Gerakan #2019 ganti Presiden” merupakan gerakan makar karena telah menghasut dan mengajak rakyat untuk membenci serta melawan pemerintah yang sah;
3. “Gerakan #2019 ganti Presiden” merupakan bagian dari curi start kampanye karena telah mengarahkan masyarakat untuk memilih Capres / Cawapres Oposisi pada Pilpres 2019, padahal tahapan kampanye Pilpres 2019 masih beberapa bulan lagi.
Untuk itu, kami meminta dan mendesak kepada pihak Kepolisian dan Bawaslu serta Masyarakat provinsi Gorontalo untuk :
1. Meminta kepada pihak Kepolisian untuk tidak memberikan ijin terhadap kegiatan – kegiatan dari kelompok yang mengatasnamakan “Relawan #2019 ganti Presiden”;
2. Meminta kepada pihak Kepolisian untuk memproses secara hukum terhadap penyebar berita hoaks, fitnah maupun konten provokatif yang menyudutkan pemerintah ataupun konten yang mengandung unsur adu domba;
3. Meminta kepada Bawaslu provinsi Gorontalo untuk mengeluarkan larangan terhadap kegiatan – kegiatan yang mengarah pada kegiatan kampanye, termasuk kegiatan “Relawan #2019 ganti Presiden”;
4. Meminta kepada masyarakat provinsi Gorontalo untuk tidak mudah terpancing dengan isu – isu provokatif, hoaks maupun fitnah yang menyudutkan pemerintah, serta tidak terpancing dengan isu – isu yang berpotensi memecah belah bangsa. selamatkan NKRI dan juga pancasila sebagai ideologi bangsa. pungkas Supli.
