RATUSAN PEMUDA MENOLAK DEKLARASI 2019 GANTI PRESIDEN DI GORONTALO
Masa Aksi Tolak Gerakan 2019 Ganti Presiden (03/09) |
Ratusan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pengawal Demokrasi dan Gerakan Garuda Pancasila kembali turun ke jalan untuk menolak gerakan hastag 2019 ganti presiden, kedatangan Neno Warisman dan musisi papan atas Ahmad Dani di Provinsi Gorontalo. (03/09)
Koordinator Aksi Supli Van Gobel menegaskan bahwa Aliansi Masyarakat Pengawal Demokrasi dan Gerakan Garuda Pancasila, Menolak kedatangan Neno Warisman dan Ahmad Dani di Provinsi Gorontalo. Karena mereka tidak mau masyrakat Provinsi Gorontalo akan terprovokasi oleh Neno Warisman.
“Kami tidak mau masyarakat provinsi Gorontalo terprovokasi oleh Neno Warisman. Maka dari itu, kami dari Aliansi Masyarakat pengawal Demokrasi dan Gerakan Garuda Pancasila Menolak kedatangan Neno Warisman dan Ahmad Dani di Provinsi Gorontalo.” Tegas Supli
Supli menyampaikan bahwa hastag 2019 ganti presiden yang akan dideklarasikan di Gorontalo 07 September nanti, berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia khusunya masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena hal-hal yang akan disampaikan oleh aktor penggerak hastag 2019 ganti presiden bersifat ujaran kebencian dan isu sara.
“hastag 2019 ganti presiden yang akan dideklarasikan pada tanggal 07 September di Gorontalo itu hanyalah memecah belah bangsa, memecah belah masyarakat Indonesia khususnya Provinsi gorontalo. Karena bahasa deklarasi yang akan disampaikan oleh aktor penggerak hastag 2019 ganti presiden itu adalah ujaran kebencian dan menggunakan isu sara sebagai alat kepentingan politik.” tutur Supli Van Gobel
Supli juga menambahkan hastag 2019 ganti presiden ialah bahasa provokatif dan makar, Yang bisa dikenakan sanksi hukum.
“Selain itu bahasa hastag 2019 ganti presiden adalah bahasa provokatif dan bahasa makar. Karena kita ketahui bersama bahwa bapak presiden dalam hal ini Ir. H. Joko Widodo itu masih memimpin ataupun masih kepala negara. Namun sudah ada ujaran 2019 ganti presiden yang menurut kami adalah bahasa makar. Dan undang-undang kita mengatur siapa saja yang merendahkan atau menjatuhkan kepala negara itu akan dihukum.” Jelas Supli Van Gobel Kepada Awak Media
Mereka akan mendesak aparat pemerintah dan pihak keamanan agar tidak memberikan izin deklarasi hastag 2019 ganti presiden di Provinsi Gorontalo
“Kami menyerukan kepada seluruh pihak keamanan untuk menceggah adanya gerakan hastag 2019 ganti presiden di Provinsi Gorontalo. Dan pastinya aksi akan terus berlanjut, Karena surat permohonan izin kegiatan itu sudah masuk ke Polda Gorontalo. Maka dari itu, kami mendesak kepada pihak keamanan dan Pemerintah daerah untuk menolak dan tidak memberikan izin kepada para deklarator 2019 ganti presiden.” Pungkas Supli
Disisi lain, Fadli Melu menegaskan mereka akan kembali turun ke jalan dengan masa yang lebih besar dan memblokir bandar udara jalaludin apabila pemerintah dan pihak keamanan akan memberikan izin kepada Ahmad dani dan Neno Warisman untuk menyebarkan propaganda melalui deklarasi hastag 2019 ganti presiden di Gorontalo.
“Apabila pihak keamanan ataupun pemerintah Provinsi Gorontalo mengizinkan mereka datang, maka kami akan melaksanakan aksi yang lebih besar dari ini dan akan memblokir bandar udara jalaludin bila tetap dizjinkan Ahmad dani dan Neno Warisman membuat propaganda dengan hastag 2019 ganti presiden di Gorontalo.” Tegas Fadli Melu
Koordinator Aksi Supli Van Gobel menegaskan bahwa Aliansi Masyarakat Pengawal Demokrasi dan Gerakan Garuda Pancasila, Menolak kedatangan Neno Warisman dan Ahmad Dani di Provinsi Gorontalo. Karena mereka tidak mau masyrakat Provinsi Gorontalo akan terprovokasi oleh Neno Warisman.
“Kami tidak mau masyarakat provinsi Gorontalo terprovokasi oleh Neno Warisman. Maka dari itu, kami dari Aliansi Masyarakat pengawal Demokrasi dan Gerakan Garuda Pancasila Menolak kedatangan Neno Warisman dan Ahmad Dani di Provinsi Gorontalo.” Tegas Supli
Supli menyampaikan bahwa hastag 2019 ganti presiden yang akan dideklarasikan di Gorontalo 07 September nanti, berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia khusunya masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena hal-hal yang akan disampaikan oleh aktor penggerak hastag 2019 ganti presiden bersifat ujaran kebencian dan isu sara.
“hastag 2019 ganti presiden yang akan dideklarasikan pada tanggal 07 September di Gorontalo itu hanyalah memecah belah bangsa, memecah belah masyarakat Indonesia khususnya Provinsi gorontalo. Karena bahasa deklarasi yang akan disampaikan oleh aktor penggerak hastag 2019 ganti presiden itu adalah ujaran kebencian dan menggunakan isu sara sebagai alat kepentingan politik.” tutur Supli Van Gobel
Supli juga menambahkan hastag 2019 ganti presiden ialah bahasa provokatif dan makar, Yang bisa dikenakan sanksi hukum.
“Selain itu bahasa hastag 2019 ganti presiden adalah bahasa provokatif dan bahasa makar. Karena kita ketahui bersama bahwa bapak presiden dalam hal ini Ir. H. Joko Widodo itu masih memimpin ataupun masih kepala negara. Namun sudah ada ujaran 2019 ganti presiden yang menurut kami adalah bahasa makar. Dan undang-undang kita mengatur siapa saja yang merendahkan atau menjatuhkan kepala negara itu akan dihukum.” Jelas Supli Van Gobel Kepada Awak Media
Mereka akan mendesak aparat pemerintah dan pihak keamanan agar tidak memberikan izin deklarasi hastag 2019 ganti presiden di Provinsi Gorontalo
“Kami menyerukan kepada seluruh pihak keamanan untuk menceggah adanya gerakan hastag 2019 ganti presiden di Provinsi Gorontalo. Dan pastinya aksi akan terus berlanjut, Karena surat permohonan izin kegiatan itu sudah masuk ke Polda Gorontalo. Maka dari itu, kami mendesak kepada pihak keamanan dan Pemerintah daerah untuk menolak dan tidak memberikan izin kepada para deklarator 2019 ganti presiden.” Pungkas Supli
Disisi lain, Fadli Melu menegaskan mereka akan kembali turun ke jalan dengan masa yang lebih besar dan memblokir bandar udara jalaludin apabila pemerintah dan pihak keamanan akan memberikan izin kepada Ahmad dani dan Neno Warisman untuk menyebarkan propaganda melalui deklarasi hastag 2019 ganti presiden di Gorontalo.
“Apabila pihak keamanan ataupun pemerintah Provinsi Gorontalo mengizinkan mereka datang, maka kami akan melaksanakan aksi yang lebih besar dari ini dan akan memblokir bandar udara jalaludin bila tetap dizjinkan Ahmad dani dan Neno Warisman membuat propaganda dengan hastag 2019 ganti presiden di Gorontalo.” Tegas Fadli Melu