Anekdot Paradoks: (Surat Kecil Untuk Gubernur Gorontalo)
Bangunan Milik Pemprov Gorontalo Yang Kosong Pnulis : Rifyan R. Saleh Ketua Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indoneia Pohuwato (KPMIP) periode 2017-2018 |
"Surat Kecil Untuk Gubernur Gorontalo"
Jakarta,
Sabtu 17 November 2018 pertama kali saya datang dan bertemu dengan orang-orang
di perwakilan Provinsi Gorontalo di kantor yang mereka kontrak di daerah
matraman. Ingin saya berdiskusi dengan ketua perwakilan meski akhirnya saya
harus kecewa karena tidak ketemu dengan beliau sebab kata pak satpam beliau
masih bersama tamu penting. Akhirnya saya pun kembali ke Asrama Mahasiswa
Gorontalo yang berada tepat dibelakang kantor perwakilan yang telah sekian lama
tidak difungsikan sebagai kantor perwakilan sebagai mana mestinya.
Ini
yang menurut saya lucu, unik dan membingungkan, terdapat bangunan dua tingkat
milik Pemprov Gorontalo yang berada didaerah srategis tepatnya di daerah
Salemba Tengah No.29, Jakarta Pusat yang sejak berapa tahun terakhir ini tidak
digunakan lagi untuk aktivitas perkantoran. Pihak perwakilan justru menggunakan
fasilitas bangunan yang dikontrak dan jauh perbandingannya dengan bangunan yang
telah disediakan. Saya pun berasumsi bahwa ada sesuatu yang ingin dimainkan
"Kita punya rumah mewah tapi kita malah ngontrak" (analogi) itu
berarti ada sesuatu atau upaya-upaya yang terselubung yang sengaja dilakukan
oleh oknum-oknum untuk mengambil keuntungan dari hal ini.
KONTRAKAN PERWAKILAN GORONTALO |
Semakin
menganalisis persoalan ini banyak hal yang muncul dibenak saya, sebab ada
beberapa kemungkinan yang membuat mereka memilih ngontrak. Keputusan untuk
kontrak bangunan ini adalah sesuatu yang salah dan keliru, anggaran yang
seharusnya digunakan untuk program dan pembangunan yang lebih produktif justru
dibuang percuma untuk sesuatu yang mubajir dan merugikan. Rakyat di Gorontalo
mungkin tidak tahu bahwa ternayata ada aset daerah yang berada di Jakarta
terbengkalai dan tidak difungsikan sesuai fungsinya dan mereka justru membuang
anggaran yang tidak sedikit untuk membayar gedung kontrak selama beberapa
tahun. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa disalurkan untuk perawatan
fasilitas yang sudah ada atau bisa saja digunakan untuk membantu para mahasiswa
yang sementara kuliah di Jakarta tentunya itu lebih berfaedah dan memiliki manfaat
jangka panjang.
Kapitalisasi
jabatan dan wewenang jika terus terjadi di Serambi Madinah maka yakin dan
percaya daerah yang sama-sama kita banggakan ini akan sulit maju dan
berkembang. Gubernur Provinsi Gorontalo Bapak Rusli Habibie harus turun tangan
memperbaiki hal-hal demikian, sebab ini jelas merugikan dan buang-buang
anggaran. Aset dan sumber daya kita harus diberdayakan dengan benar, pecat
pejabat yang hanya menggunakan jabatan untuk menyengsarakan rakyat dan
membangun kekayaan sendiri. Kejadian ini sudah lama terjadi, namun begitu
banyak ancaman yang didapatkan oleh orang-orang yang ingin menyuarakan sesuatu
yang benar. Bila hal ini tidak ditindak lanjuti maka dapat saya pastikan
barisan perlawan akan segera bergandengan tangan dengan mengguanakan jurus
terakhir aktivis untuk menyampaikan aspirasi. Salam hormat untuk Pak Gubernur,
semoga ini dapat segera diperbaiki dan ditindak lanjuti dibulan November ini.
Jangan membuang anggaran yang bersumber dari rakyat ke kantor-kantor para
korporat.
Salam
perjuangan Pak…