PELANTIKAN DEPROV DISAMBUT DENGAN AKSI, ADA APA?

Korlap Aksi Fian Hamzah Saat Menyampaikan Aspirasi (FOTO : Doc Fian Hamzah)

Ratusan Mahasiswa yang mengatasnamakan dari Aliansi Mahasiswa Bersatu Provinsi Gorontalo (AMBPG) melakukan aksi damai untuk menyambut pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) di Kantor Dewan Provinsi Gorontalo (09/09)

Adapun organisasi yang tergabung dalam aliansi ini ialah, Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPR-G), Ikatan Pelajar Mahasiswa Boliyohuto Raya Gorontalo (IPMBR-G), Perstua Pelajar Mahasiswa Indonesia Bonebolango (PAPMIB), Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato (KPMIP), Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNG (SENMA FIS) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Awalnya situasi masa aksi berjalan kondusif, tapi sempat memanas diakibatkan mereka tidak diizinkan untuk masuk halaman gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

Korlap aksi Fian Hamzah mengaku kecewa karena anggota Dewan Provinsi tidak semua yang menerima mereka..

"Sangat disayangakn anggota DPRD yang baru dilantik tidak semua yang menerima masa aksi, seakan-akan mereka takut dengan kedatanagan kita sebagai rakyat. Kami kecewa kepada wakil-wakil rakyat kami di DPRD" Jelas Fian Hamzah yang juga mantan Presiden Bem UNG 2018 (09/09)

Berikut beberapa tuntutan yang mereka sampaikan kepada

1. MEMINTA DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO MASA BAKTI 2019 – 2024 UNTUK DAPAT MEMBUAT PERATURAN DAERAH TENTANG ILEGAL FISHING YANG ADA DI PROVINSI GORONTALO, SEBAB BERDASARKAN TEMUAN KAMI BAHWA MASIH SAJA TERJADI PENGEBOMAN IKAN YANG ADA DI WILAYAH PESISIR GORONTALO, CONTOH KASUS BERADA DI KABUPATEN POHUWATO.
2. MEMINTA DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO MASA BAKTI 2019 – 2024 UNTUK MENGAWASI DAN MEREKOMENDASIKAN KEPADA PIHAK BERWAJIB UNTUK DAPAT MENUTUP TEMPAT HIBURAN YANG TELAH DI JADIKAN TEMPAT PELACURAN KARENA SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT PASAL 4 AYAT 1 (SETIAP ORANG DILARANG MENDIRIKAN, MENYEDIAKAN, DAN MELAKUKAN PRAKTEK – PRAKTEK PELACURAN). 
3. HENTIKAN SEGALA BENTUK PEMBABATAN MANGGROVE YANG ADA DI PROVINSI GORONTALO. 
4. MEMINTA DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO MASA BAKTI 2019 – 2024 UNTUK DAPAT MEMERIKSA DAN MEMBERHENTIKAN PENGOPERASIONAL PERUSAHAAN SAWIT YANG ADA DI PROVINSI GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KECAMATAN WONOSARI – DAN KABUPATEN POHUWATO YANG HANYA MERUGIKAN RAKYAT. 
5. USIR TENAGA KERJA ASING YANG DATANG TANPA MEMAKAI PASPOR DAN SAAT INI BEKERJA DI PLTU GORONTALO UTARA. 
6. MEMINTA DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA DPRD UNTUK MELAKUKAN SIDAK TERHADAP PEMBANGUNAN RS. BOLIYOHUTO YANG TAK KUNJUNG SELESAI. 
7. MEMINTA DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO UNTUK MENGKAJI KEMBALI RENCANA PEMBANGUNAN RS. AINUN HABIBIE YANG AKAN MENELAN ANGGARAN YANG BEGITU BESAR.
8. DPRD PROVINSI GORONOTALO HARUS MAMPU MENURUKAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO. 
9. MEMINTA KEPADA ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO MASA BAKTI 2019 – 2024 UNTUK TIDAK MELAKUKAN STUDI BANDING DI LUAR GORONTALO YANG MENGHABISKAN ANGGARAN.
10. MEMINTA DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA DPRD ROVINSI GORONTALO UNTUK TIDAK MELAKUKAN BIMBINGAN TEKNIS DI LUAR GORONTALO YANG CENDERUNG MENGHABISKAN ANGGARAN DAERAH

Fian menegaskan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan selama 100  hari masa kerja maka aksi itu akan kembali dilaksanakan dengan jumlah masa yang lebih besar.

"Kami akan menunggu 100 hari teman-teman DPRD bekerja, kalau tidk di indhkan maka kami akan datang dengan masa aksi yang lebih banyak lagi"