Gelar Ngobrol Perkara Indonesia, Ini 9 Rekomendasi Forum Pemuda Gorontalo Kepada Pemerintah

Dalam menyikapi situasi politik nasional yang sedikit memanas mahasiswa dan pemuda yang terhimpun dalam wadah Forum Pemuda Gorontalo menggelar dialog terbuka. Kegiatan yang bertajuk Ngobrol Perkara Indonesia (NGOPI) ini mengusung tema "Evaluasi dan rekomendasi untuk pemerintah dari Gorontalo untuk Indonesia" (19/09)

Ketua Forum Pemuda Gorontalo Yahya Abdulah mengatakan, aggenda tersebut dilaksanakan untuk menevaluasi pemerintahan Jokowi-JK.

"Intinya pada malam ini Forum Pemuda Gorontalo mengadakan kegitan ngopi (ngobrol perkara Indonesia) sebagai bentuk refleksi pemuda untuk mengevaluasi pemerintahan Jokowi/JK dan merekomendasikan poin-poin penting untuk di kerjakan di pemerintahan Jokowi jilid 2." Kata Yahya (19/09)

Ia menambahkan, bahwasanya tujuan dari kegiatan tersebut ialah untuk menyatukan ide dan gagasan pemuda Gorontalo agar bisa melahirkan rekomendasi penting dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang akan datang.

"tujuan dari kegiatan ini adalah memantik ide dan gagasan pemuda Gorontalo, adapun poin-poin yg di sepakati untuk di rekomendasikan ke pemerintahan Jokowi itu akan di sampaikan ke pimpinan DPRD propinsi dan Pemerintah propinsi Gorontalo." Tambahnya (19/09)

Yahya mengakui kesuksesan Jokowi dalam membangun infrastruktur tapi gagal dalam menyelesaikan maslah sosial dan nawa cita yang sempat dijanjikan.

" Menurut saya secara pribadi Jokowi sukses membangun infrasturuktur yang ada di Indonesia tetapi gagal untuk menuntaskan masalah-masalah sosial yang menyangkut rakyat itu sendiri, apalagi bicara persoalan 9 program unggulan nawa cita yang sampai dgn hari ini belum selesai di tuntaskan oleh Jokowi" tutur Yahya yang juga mantan ketua KPMIP-G itu. (19/09)

Selaku aktivis muda dari Gorontalo ia menyoroti soal masalah kemiskinan dan pemberantasan korupsi Indonesia yang belum teratasi dengan baik.

"Masalah kemiskinan menurut data BPS permaret 2019 melaporkan kemiskinan di Indonesia mencapai 9,41% dari jumlah penduduk Indonesia, Dari 34 provinsi, terdapat 16 provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional. Lima provinsi yang memiliki angka kemiskinan terbesar berada di kawasan timur Indonesia. Provinsi tersebut adalah Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%), Nusa Tenggara Timur (21,09%), Maluku (17,69%), dan Gorontalo (15,52%), soal  legislasi nasional harus diarahkan kepada upaya memperkuat pemberantasan korupsi secara luas dan kelembagaan KPK secara khusus." Jelasnya (19/09)