NASIB HONORMU SEHOROR NASIB CINTAKU

FOTO : Doc Fian Hamzah

Tenaga  kerja honorer di lingkungan pemerintah menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia utamanya Gorontalo, Setelah dewan perwakilan rakyat dan pemerintah bersepakat untuk menghapus tenaga honorer dilingkungan pemerintahan.

Patut diakui bahwa tenaga honorer di Gorontalo masih memkiliki status yang tidak menetap. Dari gaji hingga status mereka yang bukan pegawai  negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Selama ini, tenaga honorer yang teridentifikasi berada dilingkungan pemerintah provinsi maupun daerah misalnya, guru serta tenaga administrasi lainya penghasilan yang mereka terima tidak dapat disamakan seperti halnya pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tenaga honorer guru misalnya mereka bekerja dalam Lembaga Pendidikan dan diberi upah ± Rp. 300.000/Bulan dan diterimakan 3 bulan sekali, itu masih belum dapat membiayayi kehidupan mereka sehari-hari, Utamanya yang sudah berkeluarga. Ketika tenaga honorer ini diberhentikan. Secara otomotis mereka tidak akan mendapatkan upah kerja.

Saat ini beredar kabar, bahwa tenaga honor Pemerintah Provinsi Gorontalo akan diberhentikan, sekiranya ada ±2000 orang tenaga honorer yang akan diberhentikan itu mengartikan bahwa peningkatan pengangguran provinsi Gorontalo kian bertambah. Jika maslaah ini tidak dicarikan solusi oleh pemerintah maka akan banyak ketimpangan sosial yang akan terjadi. 

Betapa tidak, meningkatnya angka penangguran maka orang-orang akan bingung  dengan nasib mereka akan seperti apa. Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang jitu bagi rakyatnya bukan malah justru hadir dengan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Jika diberhentikan dari tenaga honorer minimal tenaga honorer yang dipecat diberikan modal usaha atau diberikan pekerjaan sehingga mereka tetap dapat membiayayi kehidupan mereka sehari-hari. Sangat disayangkan ketika rakyat Gorontalo tidak dapat bangkit dari keterprukan ini, Bukan hanya menjadi urutan ke 5 daerah termiskin namun akan menjadi urutan ke 1 Daerah termiskin sebab kebijakan pejabat pemerintah malah justru membuat rakyat kian sengsara.

Sebagai mahasiswa, saya sering mendengarkan keluhan rakyat utamanya para  tenaga  honor. Mau bicara lantang, Namun takut atasan. Pejabat pemerintah tak perlu risau dengan kritikan yang sering disampaikan, Risaulah ketika bapak/ibu tidak mampu memberikan solusi bagi tenaga honor ini.