Indonesia di Ambang Krisis: Tepatkah Langkah Pemerintah dalam Penanggulangan Covid-19?
Pamflet diskusi online garapan DPP GMNI.
Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber. Mulai dari pengamat kebijakan anggaran, ekonom hingga pakar hukum. Mereka adalah ekonom Indef Abra P.G Palattov, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan dan Saor Siagian, pakar hukum.
Narasumber lainnya, dari internal DPP GMNI, Maman Silaban. Ketua DPP GMNI Bidang Politik. Diskusi ini dipandu moderator Galuh Prasetio, yang juga ketua DPP GMNI Bidang Organisasi.
Galuh Prasetio, moderator diskusi ketika memandu jalannya diskusi.
"Tujuan diskusi ini adalah membangun kesepahaman bersama, untuk perbaikan tata kelola penanganan pandemi Covid-19. Kemudian memberikan pandangan bersama dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19. Memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah terkait efektifitas dan efisiensi kebijakan penanggulangan dampak Covid-19, sebagai ikhtiar DPP GMNI untuk terus memberikan kontribusi pemikiran dalam penanggulangan dampak Covid-19," jelas Galuh, sebagai pembuka diskusi.
Narasumber pembuka Maman Silaban. Ia menyoroti kondisi dan ketahanan pangan Indonesia di tengah pandemi. Mengantisipasi resesi pangan nasional di tengah ketidakpastian nasib angkatan kerja informal kita, ia memberi tawaran solusi. Mengganti atau mengevaluasi program Kartu Prakerja menjadi Kartu Daulat Pangan.
"Kartu Daulat Pangan ini prinsipnya adalah realokasi biaya bimbingan belajar online Kartu Prakerja para angkatan kerja yang terdampak Covid-19, menjadi stimulus/bantuan modal mereka bertani. Ini juga demi menjaga ketersediaan bahan pangan. Kalau 56 persen dari total angkatan kerja kita pada sektor informal diarahkan untuk bertani dengan skema stimulus modal dari pemerintah, maka akan ada tambahan kurang lebih 73 juta orang produsen pertanian nasional. Modal dapat berupa tanah dan uang. Tinggal silakan pemerintah memilih. Dengan begitu, niscaya, kita tidak akan sampai pada resesi pangan," ujar Maman.
Skema anggarannya dari mana? Lanjutnya, itu kembali pada pertanyaan dasar. Apakah pemerintah punya anggaran untuk menanggulangi Covid-19 ini.
"Atau uangnya sudah habis dipakai untuk suntik pebisnis platform digital di lingkungan istana? Biar kaum milenial yang menilai dan menjawabnya," sindirnya. "Oleh karenanya, pemerintah harus melihat sektor pertanian sebagai salah satu solusi penanggulangan dampak pandemi," tambahnya.
Menyusul Abra P.G Talattov setelah penyampaian Maman. Ekonom Indef itu menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. "Ekonomi global saat ini negatif. Sedangkan proyeksi untuk Indonesi, data per bulan April dari World Bank minus 3,5 persen sampai 2,1 persen. Dan dari EIU satu persen," ujarnya, membuka penyampaiannya.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebelum Covid-19 sebesar 5,3 persen. Namun setelah Covid-19 ini diproyeksikan menjadi 2,3 persen atau bahkan terburuknya, bias sampai titik minus 0,4 persen.
"Potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan akan mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 3,78 juta orang dan peningkatan penganguran sebesar 5,23 juta orang," imbuhnya.
Abra juga berpendapat, alokasi untuk Kartu Prakerja bisa dialihkan untuk bantuan sosial secara langsung. Menutup pemaparannya, Abra menyampaikan pemerintah harus bijaksana dan memahami bahwa setiap kebijakan yang diambil sekarang memiliki konsekuensi jangka panjang.
"Pemerintah terlalu percaya diri menambah defisit hutang terbesar dalam sejarah. Yang mana nantinya utang dan bunganya akan ditanggung oleh generasi muda kedepan. Jadi, harus lebih berhati-hati jangan sampai mengorbankan generasi muda mendatang," tuturnya.
Misba Hasan, adalah yang berikutnya. Menyampaikan paparannya. Sebagai narasumber dalam diskusi ini. Ia menuturkan datanya. Proyeksi pendapatan negara mencapai 1.760 triliun, meliputi dari perpajakan 83 persen, PNBP 17 persen dan dana hibah 0,03 persen. Proyeksi belanja negara mencapai 2.164 triliun, terdiri belanja K/L 71 persen dan TKDD 29 persen.
"Maka dari itu negara akan mengalami defisit anggaran sebesar 853 triliun. Sedangkan pemerintah hanya mampu merealokasi belanja negara sebesar 73,3 Triliun. Peluang pendanaan Covid-19 dari APBD 2020 dengan total belanja langsung 34 provinsi se-Indonesia sebesar 170,71 triliun. Belanja tidak terduga sejumlah 854,96 miliar," papar Misbah.
Apabila realokasi anggaran penanganan Covid-19 dengan menggunakan skenario 30 persen dari belanja langsung, jumlahnya 51,21 triliun. Dan apabila menggunakan skenario 50 persen dari belanja langsung maka sejumlah 85,36 triliun.
Ada beberapa potensi korupsi anggaran penanganan covid-19. Di antaranya pendataan dilakukan secara serampangan, penerima bantuan salah sasaran, penggelapan dana bantuan, jumlah bantuan tidak sesuai yang diterimakan, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan, dan double pembiayaan (APBN/APBD/APBDesa).
"Untuk mengantisipasi itu, perlu KPK, BPK, untuk segera mengawasi pengelolaan anggaran. Karena berpeluang untuk dikorupsi," katanya.
Narasumber selanjutnya, Saor Siagian selaku pakar hukum. Sebagai penutup, Saor menyampaikan, dalam menangani Covid-19 ini pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dimana itu merupakan sesuai konstitusional.
"Pasal 27 saya kira sangat mudah dipahami. Dan disebut secara garis besar pemerintah dalam hal ini tidak bisa digugat dalam konteks penyaluran dana-dana dalam Covid-19 ini. Pasal tersebut harus dihapus agar kita bercermin pada pekerja medis yang tidak terlalu memikirkan kesehatannya dalam bekerja, nyawa mereka pertaruhkan. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi apabila mengkorupsi dana bencana seperti sekarang ini bias dihukum mati," tegasnya.
Diskusi DPP GMNI berlangsung kurang lebih dua jam. DPP GMNI saat ini dipimpin ketua umum, Arjuna Putra Aldino dan sekretaris jenderal, M. Ageng Dendy. Keduanya terpilih dalam kongres GMNI ke XXI di Ambon, 2019.
