Refleksi Hari Kartini oleh DPP GMNI: Soroti Nasib Perempuan di Tengah Pandemi
Bendera GMNI
Demikian pandangan DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah. Pandangan itu, merupakan refleksi Hari Kartini di tengah pandemi saat ini. DPP GMNI yang kini dipimpin Arjuna Putra Aldino sebagai ketua umum dan M. Ageng Dendy sebagai sekretaris jenderal, menjabarkan pandangannya itu melalui bidang tersebut.
Pada aspek perekonomian, negara ini telah memasuki kondisi krisis ekonomi yang berdampak pada kehidupan pokok masyarakat. Dampak ekonomi yang muncul telah mempengaruhi pekerjaan masyarakat (terutama masyarakat perempuan), baik pada sektor pekerjaan formal maupun informal.
Dampak pada sektor formal (karyawan/buru) yaitu terjadi PHK dalam skala besar. Pada sektor ini menimbulkan 2 dampak negatif bagi perempuan. Pertama perempuan rentan menjadi prioritas utama untuk di PHK, dikarenakan persepsi masyarakat yang menganggap lemah posisi tawar perempuan dalam dunia pekerjaan dan anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban bekerja, dan sebagainya.
Kedua, perempuan akan lebih terhindar dari PHK daripada laki-laki, pada aspek ini anggapan lemahnya, posisi tawar perempuan dalam dunia pekerjaan justru dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempertahankan pekerja perempuan dengan diberikan upah yang rendah.
Kemudian pada sektor pekerjaan informal yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang kecil, wiraswasta kecil dan PRT (pembantu rumah tangga), juga tak luput dari dampak krisis ekonomi yang disebabkan Covid-19.
"Pekerja perempuan pada sektor ini juga harus menanggung rusak dan hilangnya pekerjaan serta mata pencaharian mereka," kata Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Inggreyit C. Kumentas, belum lama ini.
Jika pemerintah tidak secara serius mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi ini dengan baik dan menyeluruh, maka bukan tidak mungkin kedepan akan muncul dampak jangka panjang yang lebih buruk. Dampak jangka panjang yang mungkin terjadi tersebut akan membuat perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan lebih dalam.
Analisis dampak jangka panjang yang akan muncul adalah semakin meningkatnya jumlah TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Indonesia dan merebaknya prostitusi atau pelacuran akibat krisis yang tidak diatasi dengan serius
"Menurut kajian UN Women, kelompok perempuan yang bekerja pada sektor informal juga tidak luput dari dampak jika terjadi krisis ekonomi, bahkan berpotensi menerima dampak yang lebih buruk dibandingkan kelompok laki-laki," kata Fanda Puspitasari, wakil ketua Bidang Pergerakan Sarinah menambahkan.
Di samping dampak pada sektor ekonomi, pandemi yang mendera bangsa ini juga memberi dampak pada sektor kesehatan.
Tenaga medis adalah pasukan berani mati yang berada pada garda terdepan dalam melawan pandemi Covid-19. Tak sedikit tenaga medis yang gugur karena terinfeksi dan kelelahan yang teramat sangat saat mengabadikan diri mereka kepada bangsa ini dalam penanganan pandemi.
"Jam kerja ekstra dan peralatan medis yang kurang memadai membuat mereka bekerja pada tingkat resiko yang sangat tinggi," kata Fanda.
Tenaga medis perempuan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi, yang disebabkan oleh kondisi tertentu, yaitu tenaga medis perempuan yang sedang hamil ataupun menstruasi.
"Menurut data WHO di seluruh dunia terdapat 70 persen perempuan pekerja pada sektor kesehatan dan sosial adalah perempuan. Sedangkan data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menunjukkan total 359.339 perawat, 71 persdennya adalah perempuan. Data tersebut dapat dimaknai bahwa dari segi kuantitas, perawat perempuan memiliki kuota lebih besar dalam menangani pasien Covid-19," jelas Fanda.
Selain tenaga medis, masyarakat juga harus menerima dampak dari situasi ini. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan. Disebabkan oleh terforsinya tenaga medis dan fasilitas/alat penunjang kesehatan yang tersedia dalam penanganan pandemi Covid-19.
Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu dengan sigap bersama-sama mencegah penyebaran pandemi agar tidak semakin meluas.
"Di samping itu, pemerintah juga harus dengan serius dan menyeluruh menangani dampak pada sektor ekonomi, agar krisis yang terjadi tidak semakin buruk, dimana dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang lebih kompleks," tegas Fanda.
Selain itu, pemerintah juga harus lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tenaga medis terutama terkait kurangnya APD dan perlengkapan medis lainnya.
"Serta kebijakan pengelolaan rumah sakit dan alat penunjang kesehatan lainnya juga harus menjadi agenda pemerintah, agar masyarakat tidak semakin jauh terdampak oleh keberadaan pandemi di negara ini," kata Winda Purnama Ningsih, sekretaris Bidang Pergerakan Sarinah kompak melengkapi pernyataan dua jajaran di bidangnya tersebut.
