Cipayung Plus Beri Rapor Merah Gubernur Jatim, Ini Sebabnya...
Aksi Cipayung Plus. (Ilustrasi)
Itu disampaikan bukan tanpa dasar. Menurut Ketua Umum HMI Jawa Timur, Yogi Pratama, Jawa Timur menjadi peringkat kedua terbanyak kasus positif Covid setelah Jakarta.
Hingga saat ini, jumlahnya mencapai 1.772 orang positif Covid-19. Padahal beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur sudah ada yang menerapkan PSBB.
"Tapi kenapa kasusnya semakin bertambah? Selain PSBB yang tidak efektif, Ini menunjukkan bahwa gubernur gagal dalam mengkoordinasi tiga daerah. Yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, yang menjadi episentrum pandemi baru. Belum lagi kita bicara kabupaten lainnya di Jatim. Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dari gubernur dalam perang melawan Covid-19 di kabupaten/kot," katanya.
Lebih lanjut, Naha, ketua DPD GMNI Jatim menilai selama masa PSBB, tak ada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan daerah yang menerapkan PSBB. Gubernur Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. Itu, kata Naha, merupakan contoh yang tidak baik dalam mengurus Covid-19.
"Mestinya gubernur Jatim harus bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong. Pemerintah provinsi jangan sampai kalah sama masyarakat. Masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Tidak perlu saling singgung atau sindir, mending fokus urus Covid-19," ujarnya.
Rijal selaku ketua KAMMI Jatim menilai, penanganan Covid-19 oleh pemerintah provinsi lamban. Sehingga tak menyelasaikan penyebarannya. Alih-alih semua daerah di Jatim menjadi zona merah.
"Amburadulnya pemberian bantuan sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov (pemerintah provinsi) dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim, bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yg terjebak di kota perantaunannya" tambahnya.
Sementara itu, Andreas Susanto selaku ketua umum DPD IMM Jatim merasakan bahwa gubernur Jatim hanya cenderung pencitraan dalam hal ini.
"Harusnya Gubernur fokus mengambil langka preventif penyebaran Covid-19. Bukan pencitraan bagi-bagi sembako. Itu bukan kelasnya gubernur. Kalau hanya bagi-bagi begitu masyarakat juga bisa," katanya ketus.
Korwil V GMKI, Ridwan menegaskan Pemprov Jatim kurang serius menangani Covid-19. Terutama dalam pelaksanaan PSBB.
"Gubernur Jatim kurang serius dalam penanganan PSBB. Dilihat dari masih banyaknya aktivitas masyarakat, perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal. Itu menandakan bahwa gubernur kurang begitu siga," kritik Ridwan.
Atas dasar itu, sejumlah organisasi yang tergabung dalan Cipayung Plus Jawa Timur itu sepakat memberikan rapor merah kepada Guburnur Jawa Timur dalam menangani Covid-19.
