Suara Pemuda - Pemimpin Yang Tidak Punya Hati Nurani

Foto : Ketua Umum FPG YAHYA ABDULLH

Beberapa bulan terakhir di tahun ini, memang sangat menjengkelkan semua kalangan, betapa tidak. Mulai dari masyarakat level atas, menengah sampai level bawah merasakan dampak dari pandemi covid-19.

Ada banyak rencana yang telah tersusun rapi, untuk bisa di realisasikan tahun ini, tiba-tiba semua sirnah dengan berita beredarnya wabah yang masuk di Negeri yang kita cintai pada bulan Januari tahun 2020, tidak berselang lama penularan wabah ini masuk di daerah Provinsi Gorontalo.

Semua stekholder dengan cepat merespon, tentu pandemi ini perlu di seriusi, sehingga mata rantai penyebaran covid-19 akan cepat berakhir, sekalipun pada proses pencegahannya kita semua kecolongan dengan masuknya Covid-19 di bumi serambi madinah dengan jumlah yang positif sebanyak 21 orang.

Lewat tulisan ini, saya tidak akan banyak membahas persoalan pandemi yang masuk di Indonesia dan bumi serambi madinah, tetapi ada hal yang tidak manusiawi yang telah di buat-buat oleh pemerintah provinsi Gorontalo.

Mahasiswa tidak lagi menjadi prioritas pemerintah, padahal sudah jelas dan hampir semua masyarakat ilmiah menyadari, bahwa kemajuan suatu Bangsa terletak pada kualitas Pendidikannya.

Tentu hal ini berhubungan dengan alokasi anggaran beasiswa daerah 8 M yang di peruntukan untuk mahasiswa berprestasi dan yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi anggaran tersebut malah di peruntukan untuk penanganan covid-19, bahasa gaulnya ada pergesaran anggaran. Katanya seperti itu!!!

Penanganan covid-19 memang perlu, tetapi beasiswa itupun sangat diperlukan untuk mahasiswa/mahasiswi yang kurang mampu, anehnya pergesaran anggaran menurut hemat saya tidak objektif seperti kepala daerah yang memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19, atau bahasa uniknya adalah bantuan tidak tepat sasaran.

Ada banyak anggaran yang harusnya digeser untuk penanganan covid-19, semisal proyek pembebasan lahan yang ada Isimu sebanyak 38 M, proyek jalan andalas 24,5 M, dan masih banyak lagi proyek yang sewajarnya untuk ada pergesan.

Perlu saya tekankan di keadaan seperti ini, semua kalangan merasakan kesusahan terlebih kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tidak lain dan tidak bukan adalah mahasiswa/mahasiswi yang di perhadapkan dengan pembayaran SPP yang notabennya mahasiswa tersebut tergolong mahasiwa yang kurang mampu.

Pemerintah harusnya lebih cerdas lagi, dalam hal ini pak Gubernur Gorontalo dalam menyikapi sebuah persoalan, keberlangsungan pendidikan sangat penting di atas segala-galanya.