Webinar DPD GMNI Sumatera Utara : Pilkada di Era New Normal Akibat Pandemi Covid-19, Bagaimana Kesiapan Dan Kualitasnya?

Pamflet Webinar DPD GMNI Sumatera Utara : Pilkada di Era New Normal Akibat Pandemi Covid-19, Bagaimana Kesiapan Dan Kualitasnya?

MEDAN, Jum’at (27/11/2020; 15.30 WIB) – Daniel Sigalingging membuka webinar dengan tema " Pilkada Di Era New Normal Akibat Pandemi Covid-19, Bagaimana Kesiapan dan Kualitasnya?” via ZOOM dan menghadirkan narasumber 1. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH., M.Si.(Komisioner KPU RI) 2. Fritz Edward Siregar, SH., L.L.M., PhD. (Komisioner Bawaslu RI), dan 3. Ian Pasaribu, M.Si (Akademisi).

“Ada dua hal yang dipertanyakan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020, yaitu partisipasi pemilih  dan kualitas demokrasi” ujar Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP GMNI dalam pidato pembukaan webinar.

“KPU sudah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada di era pandemi, dan diharapkan peran serta dari masyarakat untuk mewujudkan kontestasi demokrasi yang berkualitas.  Kita semua harus optimis, upaya konkret dengan kesadaran diri pemilih juga diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan pemilihan. Peran para mahasiswa juga diperlukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk saling menjaga diri dengan patuh terhadap protokol kesehatan dan peraturan dalam memilih yg dianjurkan penyelenggara”, ujar Bapak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

“Dalam usaha mewujudkan Pilkada 2020 yang berkualitas, Bawaslu melakukan kerjasama dengan kementerian kesehatan. Hal ini terdapat dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 yang mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan. Bawaslu melakukan pengawasan di media sosial terhadap konten-konten negatif, masyarakat dapat melaporkan ke Hotline WA Bawaslu 081114141414 dengan menyertakan URL sebagai bukti untuk melakukan take down konten tersebut jika dinilai bermuatan negatif”, ujar Bapak Fritz Edward Siregar.

“Harapannya, penerapan pengawasan Pilkada bukan hanya dilakukan Bawaslu sepenuhnya, tetapi masyarakat khususnya mahasiswa bisa mendaftar di KPU sebagai pemantau, sehingga bisa berperan langsung dalam pendidikan politik dan realitas politik yang terjadi saat ini”, imbuhnya.

Bapak Ian Pasaribu dalam paparannya menyampaikan bahwa standar Pilkada 2020 diantaranya: tidak menambah klaster baru, menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, menerapkan protokol kesehatan, dan memperkuat demokrasi lokal. Potret Pilkada 2020 diantaranya: mahal, sulit, dan politik uang yang mungkin meningkat. Voter Turn Out menjadi isu krusial dalam Pilkada yang dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi tugas KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini. 

“Penurunan partisipasi pemilih berpotensi di tengah pandemi, tetapi penurunan tersebut dapat diatasi dengan masifnya sosialisasi dan kesiapan dari penyelenggara untuk menyediakan fasilitas keamanan terhadap potensi penularan covid-19. Serta dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk patuh terhadap anjuran penerapan protokol kesehatan oleh penyelenggara pilkada”, ujar Bapak Ian Pasaribu.

“Politik uang mungkin terjadi, hal ini juga merupakan konsekuensi sekaligus tantangan ketahanan demokrasi kita. Tugas sentra Gakkumdu dan Bawaslu dalam memperhatikan hal tersebut. Potensi politik uang semakin tinggi karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan hal ini dapat dilaporkan dengan melampirkan bukti”, ujar Bapak Fritz Fritz Edward Siregar.

“Kita harus berjiwa optimis, tahapan akan berjalan, protokol kesehatan bisa diterapkan dengan dibarengi upaya pencegahan yang ada pada komitmen diri sendiri. Dalam tantangan demokrasi saat ini, yang terpenting adalah integritas penyelenggara, pasangan calon, dan pemilih. Penyelenggara dikawal dengan ketat, tetapi juga diperlukan sinergitas, baik dengan pemilih maupun dengan  pasangan calon” ujar Bapak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.  

“Data dari Satgas Covid-19 bahwasanya penyebaran covid-19 lebih tinggi di daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada serentak, berdasarkan data Satgas Covid-19 tersebut, seharusnya meningkatkan optimisme kita untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih kita dalam memilih pemimpin daerah kita”, tutup Bapak Fritz Fritz Edward Siregar.