Soal Putusnya Akses Jalan, DPD GMNI Kalsel Soroti Pemerintah
Pasca amblasnya oprit jembatan di Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman, mengakibatkan terputusnya jalan nasional yang menghubungkan Banjarmasin - Hulu Sungai.
Seperti yang diketahui jalan tersebut merupakan akses darat utama Banjarmasin - Hulu Sungai. Sontak kemacetan pun tak dapat dihindari.
Pelaksana Tugas Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Selatan Luthfi Rahman memberikan tanggapan mengenai peristiwa ini. Menurutnya, hal ini menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat serta stake holder lainnya agar dapat melakukan pembenahan intensif Jalan Nasional yang menghubungkan Banjarmasin - Hulu Sungai.
“Putusnya jalan utama Banjarmasin - Hulu Sungai ini sangat merugikan masyarakat dan berdampak buruk untuk perekonomian akibat tertundanya jalur distribusi. Perlu ada pembenahan yang intensif dengan direncanakan pembangunan jalur baru seperti tol yang menghubungkan Banjarmasin - Hulu Sungai yang melingkupi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong”, ujarnya.
Terlebih saat ini tuturnya, dari 4.2 juta penduduk Kalimantan Selatan, 35% diantaranya berada di daerah Hulu Sungai.
“Tentu terputusnya akses darat yang mehubungkan Banjarmasin - Hulu Sungai ini kita tidak ingin terulang kembali kembali. Pembaharuan jalur akses utama ini menjadi sebuah keharusan seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk di daerah Hulu Sungai yang pasti membutuhkan aksesbilitas yang memadai”, tambahnya.
Bagi dirinya pembangunan jalur terbarukan tol Banjarmasin - Hulu Sungai merupakan sebuah keniscayaan dengan melihat saat ini terbangunnya Jalur Tol Banjarbaru - Tanah Bumbu. Tinggal bagaimana hal ini dapat diperjuangkan bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan agar mendapatkan atensi Pemerintah Pusat.
Tingginya curah hujan di Kalimantan Selatan hingga hari ini mengakibatkan beberapa daerah kabupaten/kota tergenang banjir dan berdampak pada 65 ribu jiwa lebih.
Hal ini pun tak luput dari perhatian Luthfi Rahman, menurutnya Pemerintah Daerah setempat harus jeli menilai penyebab Banjir agar tepat dalam melakukan mitigasi.
“Selain faktor alam curah hujan yang tinggi, Pemerintah Daerah harus mencari tahu penyebab lainnya. Apakah akibat pembangunan atau aktifitas pertambangannya dan usaha lainnya yang berimplikasi pada lingkungan”, ujarnya
Jika pemerintah daerah tidak mempunyai kajian penyebab kejadian banjir ini maka dikhawatirkan kedepan hal yang serupa akan terulang kembali.
“Walaupun saat ini yang terutama ialah penanganan banjir jangka pendek yaitu melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak dan memberikan bantuan kebutuhan hidupnya. Kami GMNI Kalimantan Selatan membuka donasi musibah banjir ini untuk para korban. Untuk penanganan jangka panjang, kami siap untuk dilibatkan dalam pengkajian yang disusun oleh Pemerintah Daerah agar banjir saat tak terulang kembali”, pungkasnya.
