Dinilai tak ada Hasil dalam Mengelolah, Ketua DPD GMNI Sumut tuntut Dirut BPODT Mundur dari Jabatanya
Foto : Daniel Sigalingging, Ketua DPD GMNI Sumut/Sangfajarnews. |
Medan Sumut, Sangfajarnews.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara (Sumut) melakukan Konferensi Pers terkait Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) di Sekretariat GMNI, Jl. Kerjaksaan no. 6.
Dalam Konferensi Pers tersebut hadir Ketua GMNI Sumut Daniel
Sigalingging, sekaligus melakukan pemaparan terkait berbagai hal yang janggal
di BPODT saat ini. Daniel memulai dengan
menyampaikan bahwa adanya laporan palsu yang disampaikan Dirut BPODT Jimmy
Panjaitan kepada Menparekraf, Bapak Sandiaga Uno. Hal ini dibuktikan
dengan video laporan yang disampaikan
Jimmy kepada Sandiaga lewat video yang diunggah Sandiaga di Instagram
pribadinya @sandiuno.
Dalam video tersebut Jimmy menyampaikan bahwa masyarakat yang
berada di sekitar kawasan Kaldera Danau Toba melakukan pembongkaran sendiri
terhadap rumah-rumah mereka. Hal ini disangkal oleh DPD GMNI Sumut dengan
menampilkan foto-foto fakta di lapangan.
"Tidak ada masyarakat yang membongkar secara sukarela,
ini kita punya bukti bahwa rumah warga masih berdiri kokoh, lengkap dengan
spanduk bahwa lahan tersebut masih dalam sengketa dan ada nomor perkaranya. Jangan buat laporan yang kesannya 'asal bapak
senang'. Kebiasaan buruk ini, jangan malah dibiarkan seorang menteri
menyebarkan hoax biar seolah-olah Dirut ini kerja. Kalau mau kita paparkan lebih jelas, menurut
informan kita, itu rumah yang dibongkar itu menurut infonya adalah gubuk
seorang warga yang sudah mendapat jatah borongan. Ya, tentu dibongkar dia
sukarela lah," Papar Daniel, Sabtu (
Lebih lanjut Ketua GMNI Sumatera Utara ini juga menyampaikan
bahwa Jimmy Panjaitan ini Dirut BPODT dengan kerja nol besar.
"Selama dia menjabat, terlalu banyak perjalanan dinas,
ini lihat lebih 7 kali ke Jakarta, ke Labuhan Bajo, ke Bali, hampir tidak pernah
berkantor di Medan, sementara dia ini Direktur Utama. Kelihatan aji mumpung
kali, istilah anak medannya kemarok jalan-jalan habisin anggaran perjalanan
dinas, padahal kondisi sedang pandemi. Bahkan sekarangpun beliau sedang di
Jakarta." Ujar Daniel secara geram.
"Kalau perjalanan dinas, bawa hasil positif ya tidak
masalah, seperti yang saya paparkan dikesempatan sebelumnya bahwa sejak beliau
menjabat, tidakada investor baru yang didapat BPODT,” sambung Ketua GMNI Sumut
tersebut.
Daniel juga menyampaikan bahwa Dirut BPODT dan Polda Sumut
juga harus memberi informasi kepada publik terkait Pemanggilan terhadap BPODT
oleh Polda Sumut melalui Krimsus Tipikor pada tanggal 22 Juni 2021.
"Harus dijelaskan ini ada apa? Apakah terkait masterplan
di kaldera atau hal lain. Publik perlu tau ini semua secara terang-benderang.
Sudah kerja ga jelas, dipanggil tipikor pula. Kacau sekali ini," kata
Daniel.
Dalam kesempatan yang sama Daniel juga menyoroti BPODT yang
memiliki 9 tenaga ahli.
"Ini juga ga kalah hebatnya, sudah kalah Kepala Daerah
dibuatnya. Sembilan tenaga ahli ini terlalu banyak kami pikir dan semuanya non
PNS. Ini lembaga kan masih harus selalu berkoordinasi dengan Kementrian, ga
perlu tenaga ahli sebanyak itu. Selain buang-buang anggaran, justru kita
khawatirkan yang menjabat hanya kerabat terdekat saja," terang Daniel.
Daniel menambahkan bahwa jangan jadikan BPODT ini lahan basah
yang dikeroyok anggarannya. Beliau berpandangan bahwa BPODT adalah lembaga yang
seharusnya mempercepat tempo persiapan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata
Prioritas. Hanya orang yang memiliki visi besar dan kecintaan besar terhadap
Danau Toba yang memang layak memimpin lembaga ini.
"Kita bersama tim sedang menyusun bahan untuk laporan
kita ke Kejaksaan dan Kepolisian. Banyak hal yang sedang kita kumpulkan datanya
mulai dari adanya pembangunan di area perkantoran BPODT yang lahan itu bukan
milih Menparekraf melainkan Menkeu (Gedung eks Otorita Asahan), kemudian kita
juga dapat info bahwa untuk rumah dinas Dirut di Medan memang masih menyewa
namun rumah tersebut adalah milik orangtua Jimmy Panjaitan. Ini kebenarannya
sedang kita cari tahu berikut peraturan-peraturan yang disalahi. Serta ada
beberapa hal lagi yang sedang kami gali informasinya," tutup Daniel**
Laporan : Redaksi.
Editor : Adhar.