Realisasi Program PPKM di Kota Medan, Sekjend PEMA USU: Pemerintah harus Lebih Bijak dan Humanis

Foto : Andreas Silalahi, Sekjend PEMA USU/Sangfajarnews.

 

Medan Sumut, Sangfajarnews.com - Kota Medan, Sumatera Utara menjadi salah satu dari daftar daerah perluasan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali. PPKM di Kota Medan Sumatera Utara beserta Kabupaten/Kota lainnya resmi ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2021 kemarin hingga 20 Juli 2021.

 

Hal tersebut dilakukan sebagai Upaya untuk penanganan Penyebaran Virus Covid-19 terutama Varian Delta, varian baru yang ditemukan di India dikatakan memiliki tingkat penularan yang lebih cepat saat ini dibandingkan varian yang Lain.

 

Pelaksanaan PPKM Darurat yang berdampak Positif terhadap penanganan Virus Covid-19 dengan adanya pembatasan kegiatan sehinggga penyebaran virus dapat diminimalisir, namun Pelaksanaan dan penindakan PPKM yang telah berlangsung malah memberi dampak yang cukup tidak mengenakkan terutama masyarakat dengan pendapatan atau upah harian yang terganjal oleh aturan PPKM dan Juga tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.

 

Dalam kesempatannya Sekretaris Jendral (Sekjend) Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas Sumatera Utara (USU), Andreas Silalahi mengemukakan kepada Sangfajarnews.com bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini mestinya Pemerintah harus bersikap bijak dan juga humanis terkait realisasi program PPKM khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara.

 

“Bijak itu Maksudnya adalah Pemerintah harus mengetahui bagaimana Kondisi rakyatnya saat ini. Sekarang semuanya serba sulit, situasi ekonomi masyarakat kecil sedang terpuruk ditambah program PPKM yang berlangsung dengan tidak adanya titik terang realisasi bantuan yang turun dari Pemerintah khususnya di Kota Medan Sumatera Utara. Ini membuat masyarakat semakin tercekik dalam situasi yang ada,” ungkapnya. Sabtu (17/7/2020).

 

“Pemerintah harusnya sudah merealisasikan bantuan langsung berupa materi kepada masyarakat sehingga dapat membuat masyarakat tertib dalam melaksanakan program PPKM darurat ini,dimana masyarakat kecil tidak memikirkan akan makan atau tidak besok harinya karena omset mereka yang surut terus menerus,” sambungnya.

 

Ia juga menyroti beberapa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat berwenang yang melakukan penertiban dilapangan dalam upaya merealisasikan Program PPKM ini.

 

"Pemberlakuan PPKM darurat ini harus dengan cara-cara yang lebih humanis, jangan arogan apalagi represif agar situasi sosial kita tetap kondusif dan baik-baik saja dan Pandemi dan PPKM darurat ini dapat berjalan lancar. Karena tidak semua masyarakat kita dapat bertahan disituasi yang sulit ini, oleh sebab itu kedua hal tersebut yang saya sampaikan harus menjadi bahan koreksi Pemerintah Daerah agar semua pihak dapat saling bergotong-royong memulihkan kesehatan dan membangkitkan roda perekonomian kerakyatan," katanya lagi.

 

Pada kesempatan terakhirnya, Andre Silalahi juga mengingatkan bahwa program PPKM harus dapat direalisasikan dengan baik terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi korban yang akan memutuskan mata pencarian mereka utuk hidup.

 

"Sekarang ini yang perlu digaris bawahi adalah program PPKM ini dapat terealisasi dengan baik terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi Korbannya. Kita juga sama-sama tahu kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu tingkat kriminalitas yang kedepannya makin memperkeruh keadaan dan stabilitas Negara. Jangan nantinya ketika kita belum selesai dalam menangani masalah kesehatan malah ditambah menajadi masalah kriminal yang semakin membeludak setiap waktunya," tandasnya.**

 

Laporan : Redaksi.

Editor    : Adhar.