Nilai Perubahan Nama Bandara Tampa Padang Bukan Prioritas, DPD GMNI Sulbar: Harusnya Pembebasan Lahan yang diutamakan

Foto : Baharuddin Bayu, Ketua DPD GMNI Sulbar/Sangfajarnews.

Mamuju Sulbar, Sangfajarnews.com - Beredarnya isu terkait dengan perubahan nama  Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang menjadi Bandar Udara Agung Hajjah Andi Depu Tampa Padang, dinilai Ketua DPD GMNI Sulbar bukanlah hal prioritas. 

Hal tersebut, terkuak dalam rapat di Rujab Sekprov Sulbar, yang dipimipin oleh Muhammad Idris Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Senin (31/1/2022).

Meski belum disahkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Barat (Sulbar), Baharuddin Bayu ikut memberikan komentar.

Menurut Baharuddin Bayu, perubahan Bandara Tampa Padang itu tidaklah masalah, karena upaya itu merupakan bagian dari menghargai pahlawan, termasuk sosok pahlawan Andi Depu. Hanya saja, kata Baharuddin Bayu dinilai waktunya kurang tepat. 

"Tidak masalah perubahan nama Bandara Tampa Padang, hanya saja waktunya belum tepat ada ada persoalan yang mesti diperhatikan oleh pemerintah," pungkas Bayu yang juga aktivitas mahasiswa di Mamuju. 

Lebih lanjut, pemuda yang juga biasa disapa bung Bayu itu, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat agar memperhatikan carut-marutnya pembebasan lahan yang ada di area Bandara, bukan malah memaksakan perubahan nama Bandara yang sifatnya terlalu politis. 

"Yang mesti diperhatikan pemerintah adalah carut-marutnya pembebasan lahan di area Bandara, pemukiman warga yang selalu banjir ketika terjadi hujan harusnya menjadi perhatian khusus, bukan malah memaksakan perubahan nama Bandara yang sifatnya terlalu politis," tegas Bayu.

Sejak 2018, Pemerintah setempat memberikan janji kepada masyarakat untuk pembebasan lahan di area Bandara itu, namun sampai hari ini tidak ada sama sekali tanda-tandanya. 

"Masyarakat setiap tahunnya hanya di janji-janji, sejak 2018 lalu Pemerintah ingin membebaskan lahan Bandara itu, tapi sampai hari ini hanya janji manis yang diberikan, belum lagi kebobrokan Birokrasi yang menangani. Harusnya itu yang diprioritaskan, bukan malah membuat kegaduhan," pungkas bung Bayu.**

Laporan : Red.

Editor    : Adhar.