Soal Wadas, GMNI Minta Aparat Tak Represif
 |
| Foto : Dody Nugraha, Wakil Ketua Bidang Perundang-Undangan & Advokasi Kebijakan DPP GMNI/Sangfajarnews. |
Jakarta, Sangfajarnews.com - Bidang Perundang-Undangan & Advokasi Kebijakan DPP GMNI berharap Kepolisian Daerah yang menangani pembebasan lahan di Desa Wadas, Purworejo Jawa Tengah hentikan cara-cara kekerasan terhadap warga.
Wakil Ketua Bidang Perundang-Undangan & Advokasi Kebijakan DPP GMNI Dody Nugraha menilai, konflik yang terjadi antara aparatur pemerintah dan rakyat, selalu menjadikan rakyat sebagai korban kekerasan.
"Kembali terjadi cara-cara represif dilakukan aparat terkait, yang terbaru adalah persoalan pembebasan lahan tambang di kawasan Desa Wadas. Kita berharap pemerintahan dan aparat kepolisian mengendapkan pengambilan kebijakan dengan cara yang lebih humanis," ungkap Doddy, Rabu (9/02/2022).
Baginya, apa pun alasannya tindakan represif, tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan segera. Serta, DPP GMNI minta aparat bebaskan masyarakat yang diamankan.
"Kenapa sampai saat ini ada penolakan dari warga masyarakat selama bertahun-tahun, tentunya hari ini ada hal yang perlu dimediasikan, karena dalam rangka pembebasan dan pengukuran lahan penambangan material andesit untuk bendungan bener. Jangan seperti insiden ini, media memberitakan seolah ada penyerbuan aparat kepolisian," tuturnya.
Perlu juga, ada peninjauan aspek sosial ekonomi masyarakat desa wadas yang berlatar belakang mayoritas petani, yang idealnya harus menjadi pertimbangan penting bagi pemangku kebijakan.
"Baik oleh Pemda Purwokerto, Jawa Tengah hingga pemerintah pusat. Ini masyarakat sumber pendapatannya kan pertanian, disisi lain degradasi lahan semakin meningkat haruslah ini menjadi catatan sangat peting," ujarnya melalui keterangan tertulisnya.
"Proyek pembangunan bendungan bener termasuk dalam proyek strategis nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 merupakan salah satu bukti Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Masih belum melihat secara serius aspek itu," sambungnya.
DPP GMNI, khawatir eksplorasi pertambangan andesit di Wadas mengancam ruang hidup masyarakat dan berdampak kepada lingkungan, sosial dan ekonomi. Sementara ini, GMNI minta hentikan tindakan represif.
"Pertanyaan klasik seperti, pembangunan ini untuk siapa? Kian relevan bila Pemerintah mengesampingkan aspek sosial ekonomi. Serta cara represif aparat disana juga jauh dari jalan humanis yang diambil pimpinan Polri," pungkasnya.**
Editor : Adhar.
