Buntut Kasus Brigadir J, Cipayung Plus Sumut Meminta Kapolri Mundur

Foto : Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara saat menggelar Konferensi Pers/Sangfajarnews (PT Pena Data Media).

Medan Sumut, SangFajarNews.com - Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh Ketua Umum (Ketum) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut, Wira Putra, Ketum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Arifuddin Bone, Ketum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut, Abdul Rahman, Ketum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut, Daniel Sigalingging, Ketum PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut, Muhammad Tarmizi, dan juga Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut dan Aceh, Hendra Manurung, menyikapi kasus penembakan Brigadir J yang tak kunjung usai, pada Jumat (5/8/2022). 

Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara menilai kasus ini terlalu berlarut dan hanya menghasilkan asumsi liar ditengah masyarakat. 

"Polri Presisi  merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan membuat  pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Sikap ini adalah yang diinginkan untuk menuntaskan permasalahan dimasyarakat oleh aparat penegak hukum. Upaya merubah image Polri yang dulu menyeramkan dan arogan menjadi humanis sudah mulai terlihat dengan hadirnya jargon Presisi dan seluruh program pendukungnya," ujar Cipayung Plus dalam Konferensi Presnya. 

Cipayung Plus Sumatera Utara menilai dengan berlarutnya polemik ini hanya akan menggerus kembali kepercayaan Publik kepada institusi yang selalu siap sedia membantu masyarakat ini. 

"Kini upaya perbaikan itu mulai tergerus kembali dan masyarakatpun mulai pupus dengan ditampilkannya dihadapan publik headline news yang setiap hari berseliweran di televisi maupun di Smartphone masyarakat akibat dari kasus penembakan Brigadir J seperti tak kunjung usai yang melibatkan oknum pejabat tinggi di Polri," tambah Cipayung Plus Sumut.

Cipayung Plus Sumatera Utara menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, seharusnya polisi menjaga ketertiban malah menjadi biang kegaduhan di masyarakat akibat peristiwa pembunuhan brigadir J di kediaman mantan Kadiv. Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat sehingga banyak spekulasi liar yang bermunculan. Dimulai dari kejanggalan kasus, berubah-ubahnya keterangan dan ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan, serta lamanya penanganan kasus justru menunjukkan semakin jauh dari semangat presisi, dan semakin menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut." Lanjut Cipayung Plus Sumatera Utara

Cipayung plus Sumatera Utara juga berpandangan bahwa narasi dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari Kadiv Propam Ny. Putri Ferdy Sambo jika benar terjadi malah justru menunjukkan bahwa Kapolri dengan visi Presisinya tidak mampu mengisi nilai-nilai moral pada anggotanya.

Kemudian dari pada itu, Cipayung Plus Sumatera Utara menuntut agar dilakukan tes urin kepada seluruh oknum polisi yang terlibat dengan peristiwa ini dan untuk dibuka hasilnya kepada publik. 

"Kami memandang bahwa sedikit saja terjadi perbedaan kronologis awal yang disampaikan dan dibandingkan dengan temuan-temuan di lapangan justru membuat adanya asumsi bahwa peristiwa ini adalah sebuah skenario besar. Juga rasanya perlu diadakan tes urin terhadap anggota Polri yang terlibat dilokasi penembakan," tambah mereka.

Terakhir, Cipayung Plus Sumatera Utara menegaskan dan meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kapolri dan meminta kepada Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatannya. 

"Untuk itu, kami meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi serta memberhentikan Kapolri untuk menjaga wibawa institusi Polri dan kami juga meminta Kapolri untuk mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu memimpin dan merubah lembaga Kepolisian menjadi lebih baik seperti yang di dambakan masyarakat, jauh dari visi Presisi. Dan rasanya tuntutan ini tidak berlebihan karena ini merupakan klimaks atas berbagai peristiwa negatif yang melibatkan Oknum Polri diberbagai wilayah Indonesia," tutup Para Ketua Umum Organisasi Mahasiswa tersebut.***