Tanggapi Rapimnas di Ancol, DPC GMNI Mamuju: Itu Tindakan yang Ilegal

Foto : Darson, Ketua DPC GMNI Mamuju saat bersama Arjuna Putra Aldino, Ketua DPP GMNI/SangFajarNews (PT. Pena Data Media).

Mamuju Sulbar, SangFajarNews.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ilegal versi Imanuel Cahyadi, yang mengindikasikan GMNI mendukung salah satu bakal calon Presiden, menuai kritik dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Mamuju - Sulawesi Barat (Sulbar).

"GMNI yang sah tidak pernah melakukan tindakan politik praktis, terutama terkait kontestasi Pilpres 2024. GMNI itu bukan organisasi partisan atau relawan politik, yang melakukan tindakan dukung-mendukung Capres-Cawapres. GMNI organisasi perjuangan dan organisasi kader yang independen. Bukan alat untuk melakukan tindakan politik praktis" ungkap Darson, selaku Ketua Cabang GmnI Mamuju, Senin (17/10/2022).

Selain itu, Ketua DPC GMNI Mamuju, juga menyayangkan tindakan Imanuel Cahyadi, yang terlalu Percaya Diri melakukan kegiatan atas nama DPP GMNI, pasalnya kepengurusannya tidak sah secara hukum.

"GMNI yang sah adalah GMNI yang di Ketua umunya adalah Arjuna, dan telah memiliki legalitas SK Kemenkumham. Dan saat tidak pernah menyelenggarakan Rapimnas di tanggal 15-17 Oktober di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta," lanjut Darson.

DPC GMNI Mamuju juga melayangkan kritik kepada  Pengurus Alumni (PA) GMNI, yang turut serta dalam mendukung Rapimnas GMNI ilegal tersebut.

"Sikap PA GMNI terkait beredarnya dukungan terhadap GMNI yang ilegal dan terkait agenda Rapimnas ilegal yang mengundang salah satu bakal Capres yang notabene kental muatan politik praktis tersebut, adalah alumni yang mencederai semangat perjuangan ideologis dalam kerangka negara hukum," lanjut aktivis GMNI itu.

Lanjutnya, mereka meminta klarifikasi dari PA GMNI terkait dukungannya terhadap Rapimnas ilegal atas nama GMNI. Menurut tindakan PA GMNI itu justru memberikan ruang kepada GMNI untuk berpolitik praktis yang melanggar konstitusi organisasi.

"Kami meminta PA GMNI melakukan klarifikasi karena berpotensi merendahkan dan mencoreng nama besar GMNI," desak Ketua DPC GMNI Mamuju itu.***