GMNI Sultra Pertanyakan Kepekaan Ir. Ridwan Bae Sebagai Anggota DPR RI terhadap Pembangunan Pelabuhan Laut Munse

Foto : Muhamad Amang, Ketua DPD GMNI Sultra/SangFajarNews (PT. Pena Data Media).

Kendari Sultra SangFajarNews.Com - Menyikapi problem yang terjadi di Konawe Kepulauan (Konkep) terhadap Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse yang kini menjadi perbincangan serius di publik, dimana Proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse tersebut menelan anggaran yang cukup fantastis, senilai  46 Miliar Rupiah.

Sebelumnya, persolaan ini telah di sorot oleh LSM GTI dengan memberikan Surat Terbuka Mosi Tidak Percaya baik kepada Instansi pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut UPP Kelas III Lapuko juga kepada Pihak Kontraktor yakni PT. Rudi Jaya.

Selain itu, dari Forum Masyarakat dan Pemuda Konawe Kepulauan. (FORMAPE-KONKEP)  juga menyoroti masalah ini dengan melakukan aksi atau unjuk rasa di Kantor UPP Kelas III Lapuko, namun tak ada satupun yang dapat mewakili Kantor UPP Lapuko untuk memberikan penjelasan atau klarikasi terkait masalah Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse.

FORMAPE-KONKEP sampai mengadukan masalah ini kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam hearing antara FORMAPE-KONKEP Dan Pihak Kejati Sultra yang di wakili bagian Intelijen atas Nama Purnama menghasilkan kesimpulan bahwa telah menerima aduan dan akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) kepada semua pihak terkait. 

Kini, pekerjaan proyek pelabuhan tersebut juga disoroti oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara.

Dalam  keterangan persnya, DPD GMNI Sultra menuliskan bahwa pelaksanaan pekerjaan pada proyek tersebut dinilai yakni PT. Rudi Jaya sebagai Perusahaan Penyedia, dianggap tidak serius dan terkesan melakukan pembiaran hingga diduga pekerjaannya mangkrak. Pasalnya, kegiatan tersebut telah telah berkontrak sejak bulan September yang lalu tapi hingga kini pekerjaan tersebut sesuai fakta lapangan tidak ada progres pekerjaan. Dimana seharusnya pekerjaan tersebut di akhir Desember 2022 sesuai Kontrak telah mencapai  kurang lebih 20℅.

Dalam Proyek tersebut pula, DPD GMNI Sultra menuliskan bahwa PT. Rudi Jaya telah mencairkan anggaran uang muka sebesar 15℅ dari total nilai kontrak 46 Miliar atau senilai 6,9 Miliar yang telah di terimanya. Dimana seharusnya, dengan anggaran yang telah dicairkan dapat memperoleh hasil pekerjaan di akhir Desember 2022 ini mencapai  20℅ Lebih, namun pada fakta kondisi senyatanya tidak sampai 5℅.

Menanggapi masalah tersebut DPD GMNI Sulawesi Tenggara menginginkan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI terhadap APBN atas pembangunan yang ada di Sultra terutama Proyek Pengerjaan Pelabuhan Laut Munse di Konkep.

“Kami meminta kepada DPR RI yang punya kewenangan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, untuk melakukan hearing antara pihak PT. Rudi Jaya dan Kemenhub RI Ditjen Perhubungan Laut karena berdasarkan hasil Investigasi, bahwa Pihak Kemenhub RI diduga melakukan pembiaran dan terkesan melindungi Pihak Penyedia atau Kontraktor atas keterlambatan pekerjaan tersebut. Dimana seharusnya dilakukan Pemanggilan atau surat peringatan tertulis kepada pihak Penyedia mengapa pekerjaan tersebut tidak  dilaksanakan. Sekaligus mengevaluasi Kemenhub RI atas pelaksanaan APBN yang ia dikelola,” ujar Muhamad Amang, Ketua DPD GMNI Sultra. Jumat (30/12/2022).

DPD GMNI Sultra juga mempertanyakan kepekaan Ir. Ridwan Bae sebagai Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara yang juga merupakan Mitra Komisi V DPR RI terhadap pembangunan di Sulawesi Tenggara yang dananya berasal dari APBN terutama dalam pembangunan Pelabuhan Laut Munse di Konkep.

“Berhubung masalah ini di Kemenhub RI dan lokasi pekerjaan Sulawesi Tenggara, maka seharusnya Anggota DPR RI Ir. Ridwan Bae asal Sulawesi Tenggara yang juga merupakan Mitra Komisi V DPR RI yang membidangi masalah ini seharusnya peka terhadap semua pelaksanaan pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara yang bersumber dari APBN Pusat,” sambungnya.

Selanjutnya, karena ada dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di dalamnya, dimana uang muka senilai  6,9 Miliar yang diduga pula tidak digunakan pada peruntukannya, sebab fakta lapangan atau progres pekerjaan tidak sesuai dalam dokumen kontrak bahwa diakhir Desember  2022 ini pekerjaan seharusnya mencapai  20℅ sekian-sekian tetapi kondisinya senyatanya belum mencapai  5℅, DPD GMNI Sultra menekan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeritah Kajati Sultra menangani hal ini guna memberantas dan mencegah korupsi.

“Kami juga meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk memerintah kejati Sultra dalam wilayah terdekat untuk melakukan Investigasi awal terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan tindakan pencegahan korupsi. Karena Korupsi Merupakan Kejahatan Luar biasa, dan kita sepakat Korupsi adalah musuh kita bersama,” lanjutnya.

Diakhir, DPD GMNI Sultra juga meminta kepada KPK RI sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi untuk memonitor terhadap adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dan meminta kepada Kemenhub RI untuk mengevaluasi total terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pekerjaan Pelabuhan Fasilitas Laut Munse di Kabupaten Konkep, yakni PPK dan Kepala UPP Kelas III Lapuko.

"Kemudian, kami juga meminta kepada KPK RI sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi untuk memonitor dugaan Penyalahgunaan Anggaran ini yang kini telah berproses di lingkup Kejaksaan agar dugaan perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah ini dapat di ungkap secara keseluruhan tanpa terkecuali. Dan kepada Kemenhub RI untuk mengevaluasi total terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pekerjaan Pelabuhan Fasilitas Laut Munse di Kabupaten Konkep, dalam Hal Ini PPK dan Kepala UPP Kelas III Lapuko,” tandasnya.***