DPC GMNI Ternate Tolak Perdamaian dengan Bupati Halut atas Tindakan Dugaan Acaman Pembunuhan

Foto Ketua DPC GMNI Ternate, Nafiar Khutani/SangFajarNews (PT.  Pena Data Media).

Ternate Malut, SangFajarNews.Com - Sikap Bupati Halmahera Utara (Halut) Ir. Frans Manery yang diduga mengancam akan membunuh sejumlah kader GMNI di wilayah Halut mendapat tanggapan dari DPC GMNI Ternate.

Ketua DPC GMNI Ternate, Nafiar Khutani mengatakan sikap Bupati Frans Manery kepada masa aksi GMNI Halut tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang. 

Ia juga tidak menginginkan kepada DPD GMNI Malut maupun DPC GMNI Halut  agar proses hukum ini tidak diselesaikan dengan perdamaian karena menurutnya Bupati Halut harus di proses secara hukum agar mereka tahu siapa yang salah dan yang benar.

"Bupati Halut harus tahu bahwa Setiap orang berhak menyampaikan pendapat didepan umum itu merupakan relevansi yang tertuang dalam UUD, karena itu sikap Bupati yang mengusir massa aksi dengan kata-kata kotor harus dipertanggung jawabkan didepan hukum,” ujar Nafiar Khutani, Sabtu (4/3/2023).

Apa yang dikatakan oleh Bupati Halut kepada kader kader GMNI, menurut Nafiar Khutani membuat elemen gerakan meresa tidak nyaman untuk melakukan aksi dalam mengontrol setiap kebijakan Bupati agar terarah pada tempatnya.

"Narasi yang dikeluarkan Oleh Bupati Halut Ir Frans Manery bukan hanya kader GMNI yang merasa tidak nyaman tapi hampir seluruh organisasi gerakan, dengan dibuktikan pada beberapa postingan kemarin, bahkan ruang publik hampir semua diposting reaksi Bupati Halut yang terkesan panik ketika dihembuskan isu korupsi," sambung Nafiar Khutani.

Ia mempertanyakan tentang demokrasi yang diusung oleh Bupati Halut karena menurutnya apa yang dilakukannya sebagai pejabat pemerintah didaerah tidak sesuai dengan demokrasi yang di Indonesia apalagi ia seorang kepala daerah.

"Entah demokrasi apa namanya yang diusung di Halut  ini sehingga melahirkan tirani dan arogansi kekuasaan. Bupati bersikukuh menganggap dirinya berjalan di atas rel yang benar padahal jalannya sudah keliru selama ini. Padahal kenyataan mengumbar amarah dan sumpah serapah ketika didemo di Kantor Bupati Halut," lanjut Nafiar Khutani.

Ketua DPC GMNI Ternate ini menolak keras bila kasus Bupati Halut diselesaikan dengan cara perdamaian dan menginginkan proses hukumnya berjalan tanpa melihat jabatanya atau Bupatinya karena semua sama dimata Hukum.

"Tak harus ada Perdamaian karena apa yang dilakukan oleh Bupati Halut ini, harus menjadi efek jera biar menjadi pelajaran agar kedepan seorang pemimpin tidak lagi semena-mena didaerah dan bisa menjadi contoh untuk daerah daerah lain. Bukan seperti kita alami saat ini, sangat memalukan. Ini tandanya Indeks Pembangunan Manusia kita rendah," tandas Nafiar Khutani.***