Jadi Kantong Kemiskinan di Jateng, GMNI Kecam Gaya Hidup Mewah Legislator Asal Brebes

Foto Faisal Ramadhan, Ketua DPC GMNI Brebes/SangFajarNews (PT. Pena Data Media).

Brebes Jateng, SangFajarNews.Com - Beredar gaya hidup mewah legislator asal Brebes, Paramitha Widya Kusuma yang kerap pamer liburan ke luar negeri di hampir setiap bulannya. Paramitha Widya Kusuma adalah anggota DPR RI Dapil Jateng IX yang terdiri dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. 

Paramitha dalam akun media sosialnya kerap pamer gaya hidup mewah dengan seringkali berlibur di luar negeri. Padahal Kabupaten Brebes yang merupakan salah satu wilayah dapilnya menjadi salah satu Kabupaten yang kerap juara angka kemiskinan ekstrem tertinggi. 

Berdasarkan data, sebanyak 17,43 persen atau sekitar 314.950 warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dari total 1,9 juta jiwa masuk kategori masyarakat miskin. Dari jumlah warga miskin tersebut, 197.520 jiwa masuk kategori miskin ekstrem.

Menanggapi gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh Paramitha Widya Kusuma tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Brebes Faizal Ramadhan mengecam perilakunya tersebut, khususnya juga pamer kemewahan tersebut dilakukan oleh pejabat di Brebes lainnya dari level manapun. 

Pasalnya juga ditengah kehidupan pamer harta itu, kata dia, dilakukan saat masyarakat Brebes masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan bahkan beberapa desa di Brebes mendapatkan predikat miskin ekstrim sementara pejabatnya hidup dengan kemewahan yang dipamerkannya. 

”Kami sangat menyayangkan perilaku pejabat yang pamer gaya hidup mewah, apalagi dia berasal dari partai yang memperjuangkan wong cilik yakni PDI Perjuangan. Partai yang memperjuangkan gagasan Marhaenisme Bung Karno. Tentu bergaya hidup mewah ditengah kemiskinan rakyat tidak mencerminkan ideologi partai wong cilik. Selain merusak citra partai, hal tersebut mencerminkan bahwa seorang legislator tersebut tidak memahami ideologi partai," ujar Faisal, Sabtu (4/3/2023).

Ia juga mengatakan bahwa pamer harta oleh Pejabat negara adalah hal yang tidak etis dengan mempertontonkan kekayaan dan gaya hidup hedon ditengah masyarakat yang masih mengalami kesusahan. Untuk itu pula Pejabat negara harus memiliki moralitas dan sensitivitas sosial yang tinggi sebagai pejabat publik yang digaji dari pajak rakyat.

"Jika ini terjadi di Brebes, itu sangat menghina masyarakat Brebes ditengah kemiskinan ekstrem dan tentu akan menimbulkan publik distrust terhadap pejabat dan pemerintah. Pasalnya, amanat konstitusi adalah memastikan kesejahteraan umum, bukan memastikan kesejahteraan perut dan gaya hidup pejabat," sambung Faisal. 

Perilaku pamer gaya hidup mewah pejabat seperti sudah menjadi trend, kemewahan tidak hanya dengan memamerkan koleksi barang mewah semata, tetapi rutinitas liburan ke luar negeri dan makan makanan mewah juga sering menjadi pemandangan yang tidak elok di hadapan publik. Fenomena seperti itu menjangkit hampir di banyak diri pejabat diberbagai macam level.  

“Kita sering sekali melihat bagaimana pejabat memamerkan kemewahannya liburan di luar negeri, makanan mewah, dan lain sebagainya hal ini tentu sangat mengganggu. Khususnya bagi masyarakat Brebes, dalam kesulitan hidup harus pasrah menerima suguhan pameran kemewahan pejabat yang dipilihnya,” lanjut Faizal.

Lanjutnya, Ia juga menyarankan lebih baik semua pihak baik penjabat maupun masyarakat  di Kabupaten Brebes bisa bergotong royong untuk memulihkan ekonomi ditengah memburuknya ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dari pada memamerkan gaya hidup mewah dimedia sosial.

"Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, lebih elok apabila semua pihak bergotong royong agar kondisi ekonomi segera lebih membaik. Sebagaimana data BPS kemisikinan di Brebes pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,81 persen dari 16,22 persen menjadi 17,03 persen. Peningkatan ini terjadi akibat pandemi Covid-19, dan secara berangsur terus ditekan agar tidak kembali meningkat," lanjutnya lagi.

Diakhir, ia menekankan harus ada pengawasan yang dilakukan otoritas yang berwenang dan juga harus melibatkan masyarakat untuk bisa memberikan teguran agar pamer harta dan gaya hidup mewah seorang pejabat tak lagi ada untuk dipamerkan dimedia sosial.

"Ke depan, otoritas berwenang harus secara serius melakukan pengawasan. Begitu juga publik, dalam hal ini masyarakat harus juga turut memberikan teguran kepada pejabat-pejabat yang tidak memiliki sensitivitas sosial tersebut," tutup Faizal.***