Batalnya Piala Dunia U-20 Di Indonesia Justru Tidak Mengurangi Elektabilitas Ganjar Pranowo Dan Pdip

Rama Ramdani Sahante : Mahasiswa Ilmu Hukum Kemasyarakatan (IHK), Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Piala Dunia U-20 merupakan ajang sepak bola yang diadakan oleh FIFA setiap dua tahun sekali. Kejuaran ini diikuti oleh setiap negara yang lolos melalui kualifikasi dan diikuti oleh Tim nasional sepak bola dikelompok umur dibawah 20 tahun. Pertandingan sepak bola ini tentunya dinantikan oleh para pencinta sepak bola, apalagi ditahun ini Indonesia dipilih oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, tentunya hal ini juga dinantikan oleh masyarakat Indonesia karena bisa melihat timnas sepak bola Indonesia bertanding diajang Internasional. 

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu FIFA secara resmi mengumumkan telah membatalkan status tuan rumah Indonesia dalam Piala Dunia U-20 2023. Dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dikarenakan adanya penolakan keikutsertaaan Timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Terjadi penolakan oleh beberapa tokoh-tokoh politik maupun dari kelompok-kelompok ormas untuk menolak kedatangan Timnas Israel di Indonesia.

Dampak dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 terus bergulir hingga ke isu pemilu 2024 dan menjadi topik utama di media sosial. Menurut saya hal ini mengakibatkan terjadinya pro dan kontra dikalangan masyarakat maupun para elit politik. Beberapa masyarakat menilai peristiwa ini ada kaitannya dengan politik menjelang pemilu 2024 dan akibat batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 mengubur impian timnas sepak bola Indonesia untuk berlaga di ajang Piala Dunia. Ada juga masyarakat yang setuju atas keputusan pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah dengan alasan menolak keikutsertaan timnas Israel untuk bermain di Indonesia.

Disisi lain, beberapa elit politik juga ikut serta menolak Timnas Israel bermain di Indonesia diantaranya PDIP, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dimana sebagai kader partai PDIP juga, mengambil sikap yang sama untuk menolak Timnas Israel bermain di Indonesia dengan dalil menjaga amanat undang-undang dasar dan komitmen presiden soekarno. Atas sikap penolakan ini, apakah akan berdampak terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo dan PDIP ?.

Mengenai Pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia tentunya ada beberapa kalangan yang menganggap ini akan berdampak atau mengurangi elektabilitas Ganjar Pranowo dan PDIP dikarenakan sebagai pihak yang terkait atas sikap penolakan tehadap Timnas Israel. Menurut saya hal ini justru tidak memberikan dampak yang begitu buruk atau turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo dan PDIP, mengapa? Karena faktor yang pertama atas sikapnya yang berpegang teguh terhadap konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-undang dasar 1945. 

Hal ini berkaitan dengan Israel yang sampai dengan saat ini masih menjajah Palestina, dan kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang membantu Palestina agar bebas dari penjajahan Israel. Faktor ini yang menjadi alasan utama Ganjar Pranowo dan PDIP menolak kedatangan Timnas Israel di Indonesia. Hal ini yang justru tidak sama sekali mempengaruhi atau memberikan dampak yang begitu buruk terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo dan PDIP, bahkan hanya mendapat simpati dari beberapa kelompok karena berani mengambil sikap dari pada partai yang lain untuk menolak Israel. Tentunya faktor ini akan mendapat respon yang positif juga dari berbagai kalangan terutama para ormas Islam serta kelompok masyarakat yang pro terhadap Palestina. 

Jika saja Piala Dunia U-20 ini jadi dilaksanakan di tanah air kita, beserta dengan Timnas Israel, maka sama saja kita bisa melanggar konstitusi negara kita sendiri. Isu penolakan ini, saya rasa bukan karena mencampur aduk olahraga dengan politik maupun olahraga dengan agama tetapi karena atas dasar kemanusiaan dan mempertahankan konstitusi negara indonesia. Isu Israel ini juga sudah kurang berpengaruh lagi bagi pemilih yang didominasi generasi milenial sehingga masalah ini tidak mengurangi elektabilitas dari Ganjar Pranowo dan PDIP.

Penulis : Rama Ramdani Sahante 

Mahasiswa Ilmu Hukum Kemasyarakatan (IHK)

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Universitas Negeri Gorontalo