Usulan PJ Bupati Buol : DPRD Buol Jangan Ada Praktek Nepotisme
 |
| Foto : Arisaputra Batangale |
GORONTALO, Dengan adanya surat keputusan yang di layangkan KEMENDAGRI dengn nomor surat 100.2.1.3/4446 ( usulan PJ Bupati). Arisaputra Batangale Eks Sekertaris UMUM KESATUAN AKSI MAHASISWA BUOL DI GORONTALO Pemuda yang lahir di kecamatan Paleleh desa dutuno kabupaten buol Angkat Bicara. Rabu, 23/08/2023
Surat keputusan yang di layangkan KEMENDAGRI pada tanggal 21 Agustus 2023 tentang usulan PJ GUBERNUR ,BUPATI/WALIKOTA dan tersebar di seluruh daerah yang sedang dalam masa kekosongan jabatan, Dalam proses pengusulan PJ Bupati tentunya hal ini di lakukan melalui DPRD.
Pengusulan PJ BUPATI BUOL menurut Arisaputra harus di lakukan secara serius dalam merekomendasikan nama nama yang nantinya akan menjadi PJ Bupati dan harus orang yg paham Dengan situasi Daerah baik dari politik dan sektor lainnya.
"saya selaku pemuda yang lahir di tanah pogogul, berharap kepada DPRD kabupaten buol untuk tidak keliru dalam merekomendasikan usulan nama pj bupati buol.
Saya meminta dan berharap agar yang menjadi rekomendasi serta usulan nama untuk pj bupati buol harus orang yang paham betul akan situasi Daerah baik dari politik dan sektor lainnya." Ucapnya
Dalam Penjelasan yang di sampaikan oleh Ari yg sekarang menjabat sebagai Ketua LMND Gorontalo, Bahwa DPRD sebagai institusi yang mewakili suara rakyat harus punya integritas, oleh Karenanya Ari menekankan jangan ada praktek NEPOTISME dalam pengusulan nama PJ bupati.
"saya menekankan kepada ketua DPRD kabupaten buol Jangan ada praktek NEPOTISME di tubuh DPRD Buol, agar kemudian integritas institusi terjaga sebagai perwakilan rakyat" Ucap Aktivis KAMB-G.
Terahir Ari Saputra memberikan ultimatum jikalau dalam proses pengusulan PJ BUPATI ad indikasi Praktek NEPOTISME maka akan ada gerakan aksi masa.
"Saya sebagai rakyat buol meminta pada DPDR agar jangn melakukan praktek NEPOTISME, jika hal ini juga di lakukan maka saya pastikan akan ada gerakan aksi masa, sebab banyak masalah yang harus di selesaikan di daerah oleh karenanya figur yang harus melanjutkan PJ bupati benar benar paham akan daerah." pungkasnya.
