Rasio Gini Naik Daya Beli Turun, GMNI: Jokowi Kurangi Hiperaktif Politik, Urus Ekonomi

Foto: Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP GMNI

Jakarta, SangFajarNews.Com - Survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya tren penurunan daya beli. Data menunjukkan belanja kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp1-2 juta turun menjadi 76,7%, terendah sejak Juni 2023. Sementara itu, konsumsi masyarakat dengan pengeluaran Rp2,1-3 juta melemah menjadi 76,5%, lebih rendah dibandingkan September yang tercatat sebesar 77,1%. Sedangkan konsumsi masyarakat dengan pengeluaran Rp3,1-4 juta juga menurun menjadi 73,7%, terendah sejak Mei 2023 atau dalam lima bulan terakhir.

Selain daya beli masyarakat menurun. Rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk juga meningkat. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin lebar serta selama periode tersebut belum terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia. Bahkan semakin parah.

Menanggapi ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengingatkan Presiden Jokowi untuk fokus memperbaiki situasi ekonomi masyarakat yang tidak sedang baik-baik saja di akhir masa jabatannya sesuai janji politiknya dulu. Sehingga memiliki legacy yang baik di kemudian hari. Arjuna menilai Jokowi perlu mengurangi sikap hiperaktif politik yang selama ini ditunjukkan dengan sering cawe-cawe melalui sejumlah pidato politik, endorsment dan ikut mengorganisir relawannya.

“Daya beli masyarakat tergerus, rasio gini naik terus. Ini pertanda masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Jokowi harus fokus urus ekonomi, kurangi hiperaktif cawe-cawe Pilpres," ungkap Arjuna, Selasa (28/11/2023).

Menurut Arjuna, dengan semakin meningkatnya gini rasio dan menurunnya daya beli masyarakat pertanda bahwa program bansos yang selama ini digulirkan belum efektif mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Kemenkeu, anggaran bansos pada APBN 2023 mencapai Rp476 triliun. Artinya, terjadi kenaikan anggaran bansos sebesar Rp14,4 triliun atau naik 3,1 persen dari tahun lalu. Namun besarnya anggaran bansos ini belum mampu meringankan beban hidup masyarakat.

“Bansos yang terus meningkat di tahun politik ini belum mampu meningkatkan daya beli dan menurunkan gini rasio. Artinya banyak masalah penyalurannya. Jangan sampai tujuannya bukan untuk efektivitas terhadap pengentasan kemiskinan dan penguatan daya beli, tetapi kepentingan politik yang lebih kental”, tambah Arjuna.

Arjuna juga mewanti-wanti Pemerintah agar fokus dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, terutama tidak hanya mempertimbangkan aspek populisme politik namun efektivitasnya harus terukur. Pasalnya menurut Arjuna, nilai tukar rupiah kian anjlok hingga mendekati Rp16 ribu per dolar AS. Hal ini bisa meningkatkan inflasi dan membuat masyarakat banyak yang jatuh dalam jurang kemiskinan.

“Rupiah kian melemah dan trennya terus melemah. Kondisi ini jangan diabaikan mengingat dampaknya bisa meningkatkan inflasi dan membawa masyarakat kita jatuh dalam jurang kemiskinan," ujar Arjuna.

Untuk itu, Arjuna mengingatkan Pemerintah, terutama Presiden Jokowi tidak begitu hiperaktif untuk cawe-cawe terlalu dalam urusan Pilpres 2024 walau putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka ikut dalam dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena menurut Arjuna, cawe-cawe Jokowi yang berlebihan bisa merontokkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Apalagi kini kita sedang menghadapi kekeringan akibat El Nino.

“Cawe-cawe Presiden yang terlalu hiperaktif perlu dihentikan karena bisa merontokkan kepercayaan pasar terhadap performa pemerintah. Lebih baik fokus urus ekonomi. Apalagi kita dihadapkan pada situasi kekeringan panjang akibat El Nino. Jangan sampai kita jatuh pada situasi krisis ekonomi," tutup Arjuna.***